Hampir setiap kali menjelang pemilihan, kerap beredar
isu-isu miring yang melekat pada para calon pemimpin terutama isu-isu
sensitif seperti liberal dari segi ekonomi, antek partai terlarang,
rasial, atau keyakinan agama. Sedangkan sementara ini ada benar-benar
orang non muslim yang menjadi pemimpin. Pertanyaannya, apakah kita
sebagai seorang muslim boleh memilih pemimpin non muslim?
Pemimpin menempati posisi penting dalam Islam. Karena
pemimpin memegang kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang
banyak mulai dari kesehatan, transportasi, tata kelola sumber daya alam,
kesejahteraan, dan pelbagai kebijakan publik lainnya.
Ulama berbeda pendapat perihal memilih pemimpin dari
kalangan non muslim. Misalnya Badruddin Al-Hamawi As-Syafi’i yang wafat
di abad 8 H. Ia menyatakan dengan jelas keharaman memilih pemimpin dan
juga aparat dari kalangan kafir dzimmi.
وَلَا يجوز تَوْلِيَة الذِّمِّيّ فِي شَيْء من ولايات
الْمُسلمين إِلَّا فِي جباية الْجِزْيَة من أهل الذِّمَّة أَو جباية مَا
يُؤْخَذ من تِجَارَات الْمُشْركين. فَأَما مَا يجبى من الْمُسلمين من خراج
أَو عشر أَو غير ذَلِك فَلَا يجوز تَوْلِيَة الذِّمِّيّ فِيهِ، وَلَا
تَوْلِيَة شَيْء من أُمُور الْمُسلمين، قَالَ تَعَالَى: {وَلنْ يَجْعَل
الله للْكَافِرِينَ على الْمُؤمنِينَ سَبِيلا} وَمن ولى ذِمِّيا على مُسلم
فقد جعل لَهُ سَبِيلا عَلَيْهِ.
Tidak boleh mengangkat dzimmi untuk jabatan apapun yang
mengatur umat Islam kecuali untuk memungut upeti penduduk kalangan
dzimmi atau untuk memungut pajak transaksi jual-beli penduduk dari
kalangan musyrikin. Sedangkan untuk memungut upeti, pajak seper sepuluh,
atau retribusi lainnya dari penduduk muslim, tidak boleh mengangkat
kalangan dzimmi sebagai aparat pemungut retribusi ini. Dan juga tidak
boleh mengangkat mereka untuk jabatan apapun yang menangani kepentingan
umum umat Islam.
Allah berfirman, “Allah takkan pernah menjadikan jalan bagi
orang kafir untuk mengatasi orang-orang beriman.” Siapa yang mengangkat
dzimmi sebagai pejabat yang menangani hajat muslim, maka sungguh ia
telah memberikan jalan bagi dzimmi untuk menguasai muslim. (Lihat
Badruddin Al-Hamawi As-Syafi’i, Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam,
Daruts Tsaqafah, Qatar, 1988).
Sementara ulama lain yang membolehkan pengangkatan non
muslim untuk jabatan publik tertentu antara lain Al-Mawardi yang juga
bermadzhab Syafi’i. Ulama yang wafat pada pertengahan abad 5 H ini
memberikan tafshil, rincian terhadap jabatan.
ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم
Posisi pejabat ini (tanfidz/eksekutif) boleh diisi oleh
dzimmi (non muslim yang siap hidup bersama muslim). Namun untuk posisi
pejabat tafwidh (pejabat dengan otoritas regulasi, legislasi, yudikasi,
dan otoritas lainnya), tidak boleh diisi oleh kalangan mereka. (Lihat
Al-Mawardi, Al-Ahkamus Sulthoniyah wal Wilayatud Diniyah, Darul Fikr,
Beirut, Cetakan 1, 1960, halaman 27).
Al-Mawardi dalam Al-Ahkamus Sulthoniyah menguraikan lebih
rinci. Menurutnya, kekuasaan dibagi setidaknya menjadi dua, tafwidh dan
tanfidz. Kuasa tafwidh memiliki cakupan kerja penanganan hukum dan
analisa pelbagai kezaliman, menggerakkan tentara dan mengatur strategi
perang, mengatur anggaran, regulasi, dan legislasi. Untuk pejabat
tafwidh, Al-Mawardi mensyaratkan Islam, pemahaman akan hukum agama,
merdeka.
Sementara kuasa tanfidz (eksekutif) mencakup pelaksanaan
dari peraturan yang telah dibuat dan dikonsep oleh pejabat tafwidh.
Tidak ada syarat Islam, alim dalam urusan agama, dan merdeka.
Menurut hemat kami, memilih pajabat eksekutif seperti
gubernur, walikota, bupati, camat, lurah, atau ketua RW dan RT dari
kalangan non muslim dalam konteks Indonesia dimungkinkan.
Pasalnya, pejabat tanfidz itu hanya bersifat pelaksana dari
UUD 1945 dan UU turunannya. Dalam konteks Indonesia pemimpin non muslim
tidak bisa membuat kebijakan semaunya, dalam arti mendukung
kekufurannya. Karena ia harus tunduk pada UUD dan UU turunan lainnya.
Pemimpin non muslim, juga tidak memiliki kuasa penuh.
Kekuasaan di Indonesia sudah dibagi pada legislatif dan yudikatif di
luar eksekutif. Sehingga kinerja pemimpin tetap terpantau dan tetap
berada di jalur konstitusi yang sudah disepakati wakil rakyat. Mereka
seolah hanya sebagai jembatan antara rakyat dan konstitusi.
Kecuali itu, sebelum menjadi pemimpin, mereka telah
melewati mekanisme pemilihan calon, penyaringan ketat dan verifikasi
KPU. Mereka juga sebelum dilantik diambil sumpah jabatan. Jadi dalam hal
ini kami lebih cenderung sepakat dengan pendapat Al-Mawardi yang
membolehkan non muslim menduduki posisi eksekutif. Di sinilah letak
kearifan hukum Islam.
Sedangkan ayat pengharaman memilih pemimpin non muslim sering beredar menjelang pemilihan. Sebut saja ayat berikut ini.
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ
اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
“Hai orang-orang beriman, janganlah jadikan orang-orang
yang membuat agamamu sebagai olok-olok dan mainan baik dari kalangan
ahli kitab sebelum kamu maupun orang kafir sebagai wali. Bertaqwalah
kepada Allah jika kamu orang yang beriman.”
Apakah kata “wali” yang dimaksud itu pemimpin? Penerjemahan
“wali” inilah, menentukan jawaban dari pertanyaan BOLEHKAH MEMILIH
PEMIMPIN NON MUSLIM ?
Imam Ala’uddin Al-Khazin menyebutkan dalam tafsirnya sebagai berikut.
والمعنى لا تتخذوا أولياء ولا أصفياء من غير أهل ملتكم ثم بين
سبحانه وتعالى علة النهي عن مباطنتهم فقال تعالى: لا يَأْلُونَكُمْ
خَبالًا
Maknanya, “Janganlah kamu jadikan orang-orang yang tidak
seagama denganmu sebagai wali dan kawan karib.” Allah sendiri
menjelaskan alasan larangan untuk bergaul lebih dengan sehingga saling
terbuka rahasia dengan mereka dengan ayat “Mereka tidak berhenti
menjerumuskanmu dalam mafsadat”. (Lihat Al-Khazin, Lubabut Ta’wil fi
Ma’anit Tanzil, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut).
Pengertian “wali” di atas ialah teman dekat. Sehingga
saking dekatnya, tidak ada lagi rahasia antara keduanya. Ayat ini turun
dalam konteks perang. Sehingga sangat berisiko bergaul terlalu dekat
dengan ahli kitab dan orang-orang musyrik dalam suasana perang karena ia
dapat mengetahui segala taktik perang, pos penjagaan, dapur umum, dan
segala strategi dan rencana perang yang dapat membahayakan pertahanan
umat Islam. Sementara komunitas-komunitas sosial saat itu berbasis
agama.
Karenanya, mencermati ketarangan ulama di atas kita akan
menemukan tidak sambung dan tidak tepat kalau ayat ini dijadikan dalil
sebagai pengharaman atas pengangkatan calon pemimpin dari kalangan non
muslim. Menurut hemat kami, kitab-kitab terjemah Al-Quran yang
mengartikan “wali” sebagai pemimpin ada baiknya menelaah kembali
tafsir-tafsir Al-Quran.
Saran kami berhati-hatilah memilih pemimpin baik muslim
maupun non muslim. Karena mereka ke depan akan mengatur hajat hidup
orang banyak. Kita perlu melihat integritas calon dan track record
mereka. Kami juga berharap kepada warga untuk tidak mudah terporovokasi
oleh isu-isu SARA menjelang pemilihan.
Demikian, Semoga bisa penjelasan kami ditangkap dengan
baik. Dan kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para
pembaca.
Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
Wassalamu’alaikum wr. wb
Wassalamu’alaikum wr. wb
(Alhafiz Kurniawan/NU.or.id)